 |
| Konsolidasi DPW Lira Jawa Timur, Perkuat Solidaritas dan Fungsi Kontrol Sosial (Foto: Dok NI) |
Surabaya, newsIndonesia.id – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lira Jawa Timur menggelar rapat konsolidasi yang bertepatan dengan bulan Ramadan. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat solidaritas di antara para anggota dan pengurus, khususnya dalam menjalankan fungsi kontrol sosial di wilayah Jawa Timur.
Gubernur Lira Jawa Timur, Samsudin dalam sambutannya, menyampaikan, permohonan maaf kepada panitia dan peserta karena tidak dapat terlibat langsung sejak awal akibat urusan keluarga. Namun, ia mengapresiasi kerja keras panitia yang tetap menyelenggarakan acara dengan baik meskipun di tengah suasana Ramadan. Jumat (14/3/2025)
"Kegiatan konsolidasi ini rutin kami lakukan di DPW Lira Jawa Timur. Hari ini menjadi spesial karena pertama kali digelar di bulan Ramadan. Saya juga mengapresiasi panitia yang telah menyediakan tempat dengan baik. Kekompakan ini perlu terus kita biasakan agar menjadi budaya di Lira," ujarnya.
Salah satu agenda utama dalam konsolidasi ini adalah memperkuat peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lira di berbagai daerah. Saat ini, LBH Lira Jawa Timur telah terbentuk dan dikomandoi oleh seorang tokoh yang berpengalaman di bidang hukum. Dengan jumlah anggota yang terus bertambah, diharapkan LBH dapat hadir di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur untuk menangani berbagai persoalan hukum, termasuk mediasi dan advokasi.
"Kami ingin memastikan bahwa setiap DPD Lira di tingkat kabupaten/kota memiliki akses terhadap advokasi hukum yang berkualitas. Jika ada kasus yang memerlukan pendampingan, silakan berkoordinasi dengan LBH Lira Jawa Timur. Bahkan, kami mendorong pembentukan LBH di setiap daerah agar lebih efektif dalam membantu masyarakat," jelasnya.
Selain itu, konsolidasi ini juga menyoroti pentingnya peran Lira sebagai organisasi yang aktif dalam mengawal kebijakan publik. Gubernur Lira Jawa Timur menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ragu untuk mengungkap berbagai dugaan penyimpangan, termasuk yang melibatkan pejabat daerah.
"Kami di Lira tidak gentar menghadapi siapa pun. Jika ada dugaan penyimpangan, apakah itu bupati, gubernur, atau bahkan presiden, kami akan tetap mengungkapnya demi kepentingan masyarakat. Ini adalah bagian dari komitmen kami dalam menjalankan fungsi kontrol sosial," tegasnya.
Gubernur Lira Jawa Timur no juga menambahkan, bahwa banyak pejabat sering kali salah memahami peran organisasi seperti Lira. Menurutnya, fungsi kontrol sosial bukanlah bentuk permusuhan, melainkan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil berpihak kepada rakyat.
"LSM Lira bukan musuh pemerintah. Justru, kami ingin memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan baik. Namun, jika ada yang menyimpang, tentu kita harus bersikap tegas. Kedekatan personal dengan pejabat tidak boleh menghalangi kita untuk bersuara demi kepentingan publik," tandasnya.
Sementara itu dalam kesempatan tersebut, Imam Safii Ketua Pemuda Lira Jawa Timur, yang juga seorang advokat senior, turut menyampaikan, mengenai pentingnya peran organisasi dalam menjaga integritas pemerintahan. Salah satu kasus yang menjadi perhatian baru-baru ini adalah dugaan pelanggaran dalam proyek pagar laut di Pamekasan.
"Kasus pagar laut ini hanya salah satu contoh. Di daerah lain mungkin ada banyak kasus serupa yang perlu kita bongkar. Jangan takut menghadapi tekanan, karena tugas kita adalah menjaga transparansi dan akuntabilitas di pemerintahan," ujarnya.
LSM Lira sebagai organisasi independen, akan tetap menjadi garda terdepan dalam mengawal kebijakan publik dan memberdayakan masyarakat melalui advokasi hukum. (sjd)